perbedaan desentralisasi dan otonomi daerah. Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. perbedaan desentralisasi dan otonomi daerah

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan. Dekonsentrasi. Berdasarkan konsep desentralisasi dan atau otonomi daerah di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah wujud kemauan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pertama, sistem pemerintahan yang meliputi karateristik sistem pemerintahan, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Perbedaan desentralisasi dengan dekonsentrasi. Pudjo Rahayu Rizan, M. LIPI Press, Jakarta. 100 juta per desa. Jawaban: C. Menurut Bahl dan Linn (1992) desentralisasi fiskal berkaitan dengan derajat otonomi fiskal dan tanggungjawab yang diberikan Pempus terhadap Pemda. kebijakan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal ini menjadi alat untuk mencapai tujuan bernegara. 2. Simak penjelasan lebih lengkapnya di bawah ini! Halaman all. RAHYUNIR RAUF 61 PENDAHULUAN. Diskusi. Pematangan bagi politisi lokal. Abstract This article aims to analyze the urgency of decentralization, deconcentration. Dalam praktiknya, desentralisasi dan otonomi daerah sering diartikan sebagai konsep yang sama. Undang-undang No. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya otonomi daerah. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. peraturan perundang-undangan desentraliasi dan Otonomi Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk atau melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Hal itu membuat dampak dari desentralisasi yang. Dengan demikian, setidak-tidaknya di kalangan Pembentuk UUD 1945 dan penyelenggara organisasi negara Indonesia telah diterima pemikiran yang mendasar bahwa sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masalah Otonomi Daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjalankan mandat konstitusi, khususnya pasal 18 UUD 45. Beberapa pengertian daerah, dapat diketahui di bawah ini yaitu : Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004; Otonomi daerah yang. 2. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di wilayah kabupaten Jawa Tengah menunjukkan perbedaan dalam rasio-rasio fiskalMenurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan. Perbedaan kondisi daerah, kebutuhan daerah, sumber daya daerah, aspirasi daerah dan bahkan prioritas daerah menuntut perlunya diciptakan . OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAANYA* DI DAERAH Oleh : Tim PKP2A III LAN Abstract. Namun kenyataannya, pemerintah. Otonomi daerah atau desentralisasi diimplementasikan dengan tujuan unnrk umJorong agar rakyat setia kepada negara,. Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dilihat dari rasio fiskal sisi penerimaan (DDF) dan sisi pengeluaran (DK). Berikut ini adalah contoh penerapan asas dekonsentrasi dalam otonomi daerah di Indonesia: 1. ”atau kuasi otonom di daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang mengatur dan mengurus rumahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga UU tersebut diganti lagi denganKarena itu, semua wewenang itu diatur dalam Undang-Undang tersendiri agar memperjelas batasan-batasan dalam pemerintahan pusat dan daerah. ANALISIS MEWUJUDKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Kusnu Goesniadhie S. 3. Otonomi Daerah Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untukJakarta - . 1 Quo Vadis Otonomi Daerah Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No. Hanya dalam Penjelasan disebutkan bahwa “daerah-daerah itu bersifat otonom (streek and locale. Poin Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Rondinelli dan Nellis sebagaimana dikutip oleh Abdullah (2005:64), mendefinisikan desentralisasi administratif sebagai transfer tanggung jawab untuk merencanakan, memanajemen, menaikan dan mengalokasikan sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agennya kepada subordinat atau pemerintah daerah, badan semi otonom, perusahaan,. Sebelumnya MaoliOka telah berbagi tentang permasalahan tentang sumber daya dan kemapuan daerah dalam otonomi daerah, namun alahkah baiknya kita mengetahui pengertin tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sediri supaya tidak menimbulkan. 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan atau gap baik secara teoritis maupun secara empiris seperti yang telah disebutkan diatas menjadikan penelitian mengenai hubungan antara otonomi daerah dan kesejahteraan warga ini masih relevan. Otonomi daerah adalah kebijakan, wewenang, serta kewajiban setiap pemerintah daerah otonom agar bisa mengatur dan mengurus semua kepentingan dalam pemerintahan di daerahnya sendiri. Pendahuluan. Menindaklanjuti FGD pada 15 Juli 2019, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Direktorat Pengkajian Pertahanan dan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Pendek dengan topik “Penguatan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pertahanan Negara Guna Menjaga. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. 2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Halim & Kusufi (2012) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturanDesentralisasi politik merupakan proses pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan atau. PERBEDAAN SISTEM PEMILU TAHUN 2009 DENGAN 2014 BAB I PENDAHULUAN - PEMILU – PEMILIHAN UMUM. Pada dasarnya, salah satu kelebihan utama dari desentralisasi adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien. Menurut Wayang yang dikutip Syafrudin (19 84:4), mengatakan bahwa otonomi daerah adalah. Populer KPK Geledah Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo. Menurut C. Sebelumnya MaoliOka telah berbagi tentang permasalahan tentang sumber daya dan kemapuan daerah dalam otonomi daerah, namun alahkah baiknya kita mengetahui pengertin tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sediri supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan konsep dasar dari otonomi daerah itu sendiri, ini . Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan. 1. Maka dari itu, desentralisasi dan otonomi daerah dianggap paling cocok guna mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan lebih adil. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia. Semangatnya adalah keinginan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang lebih leluasa, adil dan akomodatif terhadap perkembangan masyarakat di daerah. com - Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk. PENDAHULUAN Perdebatan mengenai konsep desentralisasi selalu berkembang mengikuti perubahan ruang dan waktu, berbagai pendapat dan teori terus mengemuka dalam mendukung konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi, bahkan telah berkembang keranah ilmu ekonomi, hukum, sosiologi dan. Sedangkan sekitar 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan program yang dibuat dan diharapkan. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. B. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah mengatur masalah pembagian kewenangan ini. Termasuk di dalam tuntutan otonomi daerah ialah desentralisasi pendidikan nasional. Daerah Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada. Perbedaan tersebut sebagai berikut: (a) pelaksanaan otonomi daerah berada pada lingkup provinsi, dan kedudukan Kota dan Kabupaten sebagai Perangkat Daerah; (b) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen)Secara umum desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah namun tidak secara penuh dimana kebijakan, hukum dan juga kemanan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan sisanya diserahkan kepada daerah masing-masing, asas ini juga. Sentralisasi banyak digunakan pada masa sebelum otonomi daerah digulirkan. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut bedanya dengan desentralisasi. 1. Sentralisasi dan Desentralisasi Omnibus Law. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Upaya itu mewujud dalam UU 22/1948 yang menyebutkan bahwa sebanyak-banyaknya kewajiban (urusan) pemerintah akan diserahkan kepada daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 1. Sementara, salah satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat. Sementara itu, jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah, maka tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan political. Meski keduanya sama-sama sebagai sistem pengelolaan pemerintahan, kedua sistem ini tetap memiliki beberapa perbedaan, Adjarian. 2 Di Indonesia upaya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera masih terus dihadapkan kepada berbagai kendala dengan segala aspeknya yang sangat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sosial dan proses perubahan sistem sentralisasi kearah desentralisasi berbagai kewenangan dari Pusat ke Daerah. Pengertian Desentralisasi – Tujuan, Bentuk, Ciri, Dasar Hukum, Dampak, Para Ahli : Desentralisasi ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk dapat mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan juga aspirasi dari. Desentralisasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, bukan semata-mata berpijak pada perspektif organisasi. melalui pemilihan yang bebas dari daerah otonom yang bersangkutan. Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi - Pengertian, Tujuan, Bentuk, Dampak, Kelebihan dan Kekurangan : sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah. Indonesia menerapkan suatu asas otonomi daerah, yakni pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengurus urusan sendiri aturan dan perekonomian daerah. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah. Peningkatan otonomi, termasuk hak untuk mengadopsi hukum berdasarkan sistem hukum lokal (tradisional) di Kaledonia Baru. J Franseen. 39 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang dari gubernur. Dikutip kembali oleh M. Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang. D. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah dan Perbandingan Pemerintahan Daerah. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. otonomi yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengaturKedua UU tersebut merupakan dasar bagi proses desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Tulisan sederhana ini mencoba memetakan sekitar wacana desentralisasi atan otonomi daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi pendidikan yang secara spesifik pembahasan ini akan diarahkan pada sebuah pertanyaan kunci, bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi pendidikandan £^a saja tantangan dan harapan dari penerapan. menjelaskannya. Baca juga: Sentralisasi: Arti, Kelebihan dan Kelemahannya. Sehubungan dengan itu, Kepala daerah Otonom disebut gubernur yang menjabat juga sebagai Kepala Pemerintah Daerah serta perwakilan Pemerintah. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat & daerah yaitu : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), pelaksanaan otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan, yaitu:. Ada perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi, dimana kata “delegasi” dan “penyerahan”. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. asas desentralisasi. Sistem Negara Kesatuan. 32 dan 33 dan 2004 tentang otonomi daerah menuntut pembangunan pendidikan. Devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian. Desentralisasi ialah sebuah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dengan cara devolusi kepada pejabat daerah. sumber daya alam yang melimpah. Prinsip dasar dari teori desentralisasi dan pembagian kekuasaan vertikal yang dianut Indonesia menghasilkan daerah otonomi dan bentuk pemerintahan daerah otonom. Satu-satunya pilihan adalah bekerja keras untuk mensukseskan otonomi daerah demi tercapainya peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Senada dengan itu Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Bina Cipta, Bandung. Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. dengan rnenggunakan asas desentralisasi. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat dan daerah. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat. Asas sentralisasi dan desentralisasi merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia menerapkan asas otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri aturan serta perekonomian daerah. ANTARA/dokumentasi pribadi/Kliwon. Oleh karena itu, setelah berlakunya UU NO. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan. . 1. Oleh karena itu, desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan era reformasi. Namun di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah adalah ketentuan UUD 1945. 6Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Bentuk aplikasi Desentralisasi = Otonomi. Pertama- tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. sikap mental dan partisipasi seluruh warga. PENJELASAN UMUM : 1. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, Tugas PembantuanHARSANTO NURSADI Desentralisasi1. Berikut nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pelaksaan desentralisasi dan ontonomi daerah di Indonesia: 1. (ANTARA /Wahyu Putro A) Jakarta (ANTARA News) - Pemberlakuan desentralisasi/otonomi daerah yang diterapkan sejak 2001 masih dibayangi sejumlah kendala dalam 20 tahun Reformasi, kata Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Terdapat perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi, dimana ada kata “pelimpahan” dan “penyerahan”. DESENTRALISASI Era Otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. Dasar pemikiran : Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah", oleh karena dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok. Dalam informasi pada sekitar 2016 hanya 20% pemerintah daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah dengan berdampak pada kesejahteraan rakyat di daerah. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Oleh karena itu bentuk, dimensi dan. Pengertian Desentralisasi,. Secara konseptual, negara kesatuan sering diposisikan secara berlawanan dengan. Asas Desentralisasi. 1. Negara kesatuan bertentangan dengan negara federasi. Berikut. pusat dan daerah, dan sejauh mana otonomi itu diberikan secara nyata kepada daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan. Adapun pengertian otonomi daerah penting untuk diketahui agar masyarakat tahu bahwa setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri. Apa Itu Desentralisasi Fiskal? Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan 2 hal yang berkaitan erat. Menurut UU No. Abstract. KOMPAS. Ir. Dipublikasi pada November 4, 2010 oleh hasanara. Naiknya Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra pada tahun 2002 lalu merupakan babak baru bagi kehidupan ekonomi. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Hubungan Otonomi Daerah dengan Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegation of authority. Desentralisasi adalah proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP 78/2007tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan. Adapun sistem pengelolaan pemerintahan ini pernah digunakan di Indonesia sebelum munculnya otonomi daerah. Jha S. keuangan Daerah: Sumber pendapatan daerah: a. “Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai. Share. Mempelajari pemerintahan pusat dan pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah hanya dapat terealisasi jika ada kebebasan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. 1 Penelitian terdahulu tentang desentralisasi asimetris di Indonesia Table 1 2. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah. 5/1974 hanya dikenal Daerah khusus yang secara subtansial memiliki perbedaan mendasar dengan otonomi khusus. tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah . Semarang (ANTARA) - Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Dalam prakteknya, asas desentralisasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah memiliki beberpaa kelebihan. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat. 3 Lembaga Penelitian SMERU, Agustus 2002. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum desentralisasi di Indonesia adalah UU No. Istilah otonomi daerah lebih cenderung pada political aspect (aspek politik kekuasaan), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada administrative aspect (aspek. 1. Berdasarkan kronologis perkem-bangan kebijakan otonomi daerah, terus terjadi pergantian Undang- Undang yang mengatur Pemerintah-an.